Kamis, 13 Maret 2008

Mengikuti Kunjungan Kerja Fraksi PDIP ke Dogiyai dan Paniai (bagian-2/habis)

Dogiyai Belum Tersentuh, Paniai Menuju Kota Pariwisata
Jika kehadiran Fraksi PDIP di Dogiyai menjadi ajang curhat masyarakat di daerah itu yang menuntut janji pembangunan jalan tol, rumah sakit dan sarana pendidikan, maka di Paniai keadaan sebaliknya. Daerah yang resmi dimekarkan tahun 1998 ini kini sedang giat-giatnya membangun.
Laporannya RAHMATIA Enarotali
Usai melaksanakan kegiatan di Moane Mani (Dogiyai) Selasa(11/3) sore sekitar pukul 17.10 WIT, Rombongan Fraksi PDIP meninggalkan daerah yang masyarakatnya terus memendam setumpuk harapan. Dengan mobil rombongan PDIP yang jumlahnya 10 orang termasuk wartawan Cenderawasih Pos menuju Enarotali ibu Kota Kabupaten Paniai.
Jarak Dogiyai - Enarotali sebenarnya hanya sekitar 85 kilometer, tetapi kami menempuhnya hingga tiga jam setengah (3,5 jam), itu karena jalan yang sudah dibangun sejak tahun 2003 lalu itu tidak diselesaikan dengan baik pembangunannya dan bagian yang sudah selesai juga tidak terpelihara dengan baik, sehingga sebagian besar dari jalan itu rusak berat berlubang dan nyaris longsor di sejumlah titik.
Untungnya, kendaraan yang digunakan adalah mobil Turbo masih sejenis land cruiser, sehingga mampu melewati jalanan berbatu dan berlubang itu, meski dengan kecepatan yang rendah karena harus berhati - hati sebab kondisi jalanan yang menanjak, berkelok dengan jurang yang dalam di bawahnya.
"Pemprov Papua seharusnya tidak perlu memikirkan jalan tol yang terlalu tinggi, tetapi cukup dengan menyelesaikan pembangunan jalan ini, karena masyarakat sangat membutuhkannya, apalagi di sepanjang jalan ini banyak perkampungan," tutur Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Komaruddin Watubun kepada Cenderawasih Pos.
Kata dia, jalan tol biayanya terlalu mahal dan membutuhkan waktu yang relatif lama, sementara kenyataan yang ada jalan adalah kebutuhan yang segera dan harus direalisasi untuk membantu aktivitas transportasi di dareah itu.
Meski lelah tetapi perjalanan menyenangkan, disepanjang jalan di beberapa titik terlihat perkampungan dan distrik. Diantaranya Distrik Tigi Barat, Tigi Timur dan Distrik Yatamo serta sejumlah kampung. Tak hanya itu, perjalanan itu juga menyajikan pemandangan indah baik gunung, lembah hingga danau yang sangat potensial untuk dijual. Sayangnya hari merangkak gelap sehingga tak semuanya pemandangan itu dapat dinikmati.
Satu hal yang penting adalah, meskipun kondisi jalan tersebut rusak berat, tetapi lalulintas kendaraan cukup ramai, umumnya adalah truk pengangkut bahan makanan serta mobil yang seperti kami tumpangi. Dengan lancarnya truk - truk tersebut yang masuk ke Dogiyai, maka pasokan barang dan makanan ke wilayah itu juga sekarang menjadi lancar. Tak heran jika harga barang hampir menyamai Wamena kendati masih ada sebagian yang melambung. "Itu karena akses transporatasi darat dari Nabire sudah lancar ke Enarotali, begitu juga dengan Dogiyai - Nabire. Hanya saja di beberapa titik di ruas jalan Nabire - Dogiyai masih ada yang putus," kata Nancy Worabay Ketua DPC PDIP Dogiyai.
Malam beranjak larut ketika rombongan memasuki Distrik Paniai Timur yang ibu kotanya Madi. Sebagian dari rombongan yang dua tahun terakhir tidak ke Paniai terperanjat melihat Madi yang malam itu bermandikan cahaya lampu. Khususnya di sejumlah bangunan seperti rumah sakit, perkantoran dan rumah warga. Hal itu tentu suatu kemajuan yang cukup baik, meskipun listriknya menggunakan tenaga air tetapi cukup mampu memberikan penerangan di kota kecil yang terletak di ketinggian 2000 meter dpl itu.
Begitu juga dengan Enarotali, kota itu juga kini telah diterangi listrik meski belum mampu melayani seluruh masyarakat di kota itu tetapi cukup jelas mengesankan kalau kota itu kini mulai menunjukkan kemajuan yang drastis. Ya, Enarotali ibu Kota Paniai yang terletak di ketinggian 3200 meter dpl itu kini telah menjadi kota yang sebenarnya. Meskipun kecil, tetapi hampir dipastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama kota itu akan mencapai kemajuan.
Kota itu saat ini tengah giat-giatnya membangun, di sebagian besar tempat di Enarotali terlihat kesibukan alat-alat berat ada yang sedang memotong gunung, menggali dan sebagainya ada juga kegiatan pelebaran jalan raya dalam kota, disamping pembangunan sejumlah sarana dan prasarana masyarakat lainnya.
Kampung yang tadinya hanyalah hutan belantara seolah disulap menjadi kota yang sibuk, puluhan bahkan ratusan mobil berseliweran di jalan raya setiap harinya.
"Kami memang sedang sibuk membangun sekarang ini dan itu merupakan kewajiban kami dan semua pihak di daerah ini," kata Bupati Paniai Naftali Yogi kepada Cenderawasih Pos.
Paniai yang APBD-nya pada TA 2007 lalu mencapai lebih dari Rp 500 miliar itu memang tengah memprioritaskan sejumlah pembangunan fisik. Diantaranya jalan raya di dalam kota. Kata Bupati Naftali konsep pembangunan kota Enarotali kedepan adalah menjadikan kota itu sebagai kota pariwisata. Enarotali memang pantas menjadi tujuan wisata, keindahan danau dan letaknya yang di ketinggian sekitar 3200 meter dpl dengan gugusan gunung - gunungnya sangat potensial untuk dijual. "Kami telah membuat konsep untuk menjadikan Enarotali menjadi kota pariwisata," ujarnya.
Di tahun 2008 ini Bupati Naftali bertekad menjadikan rumah sakit Enarotali yang terletak di Madi itu menjadi rumah sakit yang lengkap, sehingga menjadi rumah sakit rujukan bagi seluruh puskesmas di daerah itu. Rumah Sakit Paniai boleh di bilang adalah rumah sakit yang terbesar di daerah di wilayah Pegunungan Tengah.
Cita - cita ini tentu rasional mengingat derajat kesehatan masyarakat di daerah itu masih relatif rendah. "Karena itu melalui program kesehatan dan penyediaan fasilitas yang memadai, kami berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," katanya.
Karena itu melalui Komaruddin Watubun yang juga Wakil Ketua DPR Papua Bupati Naftali mencoba menggantungkan harapan agar kelak dalam alokasi anggaran infrastrukur Pemprov Papua dapat memberikan porsi yang rasional bagi kabupaten di wilayah pegunungan.
"Pembangunan di daerah pegunungan sangat mahal, tetapi itu bukan berarti kita pesimis, kami tetap optimis agar pembangunan tetap berjalan karena itu kami minta Pemprov memberikan perhatian yang besar bagi pembangunan infrastruktur di kabupaten yang ada di wilayah pegunungan," harapnya.
Cita - cita itu disambut poisitif Komaruddin dan mengatakan bahwa hakekat dari pembangunan sesungguhnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu apa yang menjadi program pemerintah Paniai itu disambut positif olehnya. "Kami akan mendukung setiap program positif yang ada asalkan sejalan dengan nafas pembangunan," katany ketika bertemu dengan Bupati Naftali. Ia juga berharap agar dalam melaksanakan pembangunan di Paniai tetap mempertahankan prinsip - prinsip pelestarian lingkungan, apalagi cita - cita Paniai untuk membentuk daerah itu menjadi tujuan wisata.**

Bentangkan Bintang Kejora 12 Pendemo Ditangkap

Juru Bicara WPNA Juga Diringkus Polisi

MANOKWARI-Gara-gara membentangkan Bendera Bintang Kejora, 12 orang pendemo ditangkap polisi di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (13/3), kemarin. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa lembar Bendera Bintang Kejora sebagai barang bukti.
Seperti diketahui aksi turun jalan itu dilakukan West Papua National Autority (WPNA) wilayah II Manokwari bersama badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Manokwari, Kamis (13/3), kemarin.
Mereka menolak kehadiran peraturan pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah yang melarang penggunaan bintang kejora sebagai bendera daerah.
Dalam aksi tersebut 12 orang ditangkap polisi karena kedapatan membentangkan bendera Bintang Kejora saat demo berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Manokwari.
Satu orang diantaranya perempuan yang statusnya masih sebagai saksi. Kini kedua belas orang tersebut menjalani pemeriksaan di Mapolres.
Aksi turun jalan yang mengatasnamakan BEM se-Kota Manokwari star disamping Gedung Olahraga (GOR) Sanggeng. Seperti biasa pendemo menggelar orasi secara bergantian sambil menunggu massa berkumpul dari mahasiswa STIH.
Setelah mendapat izin dari polisi, massa kemudian bergerak berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Manokwari. Tepat di jembatan Sahara bendera bintang kejora yang terbuat dari kertas manila sempat dibentangkan.
Namun Ketua Pemuda Adat Papua wilayah Manokwari Elimelech Obeth Kaiway langsung melarang dan diserahkan ke polisi. Sampai di depan Kantor DPRD aksi masih berlangsung aman tanpa ada gerakan tambahan. Di depan Kantor DPRD massa
kemudian berorasi secara bergantian menolak PP nomor 77 Tahun 2007. Tidak lama kemudian, Wakil Ketua II Bons S Rumbruren, S.Sos keluar dari dalam kantor untuk menemui pendemo.
Meski Bons memperbolehkan massa memasuki halaman kantor dewan, namun massa memilih untuk berkumpul di jalan raya sambil menunggu massa dari Unipa.
Akibatnya Lalulintas kendaraan sempat macet dan dialihkan ke jalur lain. Orasi penolakan PP 77 dari beberapa mahasiswa terus berlanjut. Bahkan, mereka juga meneriakkan kemerdekaan West Papua. Massa dari Unipa yang datang dengan mengenakan jas almamater warna kuning dan membawa selembar spanduk
langsung bergabung dengan massa STIH dengan WPNA. Terik matahari tidak menyurutkan semangat pendemo.
Situasi lebih memanas setelah Juru bicara WPNA Jack Wanggai tiba di tengah-tengah pendemo. Dengan semangat yang berapi-api Jack langsung berorasi di hadapan massa dan Wakil Ketua II DPRD Manokwari. Dalam orasinya menyebutkan
hari ini akan berlangsung negosiasi internasional antara pemerintah Indonesia dengan Papua. Jack juga mengatakan meski Indonesia sebagai ketua komisi dekolonisasi di PBB bukan masalah, karena ratusan negara-negara yang ada di
PBB yang akan memilih untuk menentukan.
Saat itu Jack menyerukan kepada pendemo untuk tidak takut menyampaikan aspirasi merdeka. Tidak lama kemudian bendera bintang kejora langsung dibentangkan oleh beberapa pendemo. Jack sempat meminta polisi untuk menangkap semua yang membentangkan bendera bintang kejora, jangan pilih
kasih.
Bahkan pendemo sangat bersemangat untuk membentangkan bendera bintang kejora.
Tidak lama kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pendemo yang membentangkan bendera. Secara paksa pendemo dimasukkan kedalam mobil tahanan Polres. Sebagian pendemo yang tertangkap sempat melakukan perlawanan dengan
meronta. Namun mereka tak kuasa melepas genggan tangan-tangan aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugas.
Satu diantaranya yang terakhir ditangkap sempat berteriak untuk memancing situasi. Sehingga polisi membawa yang bersangkutan dengan menggunakan mobil patroli. Selanjutnya dibawa ke Mapolres dan dilakukan pemeriksaan intensif.
Polisi juga mengamankan beberapa lembar bendera bintang kejora. Saat dilakukan penangkapan situasi memanas, tetapi berkat kesiapan aparat kepolisian tidak menimbulkan dampak buruk.
Usai penangkapan, Kapolres AKBP Drs Yakobus Marjuki di hadapan pendemo langsung memberikan pengarahan. Menurutnya, demo dalam bentuk menyampaikan aspirasi sah-sah saja. Namun yang dilarang membentangkan bendera bintang kejora.
Kata Kapolres siapapun yang membentangkan bendera bintang kejora akan ditindak tegas sesuai dengan aturan.
Kapolres juga mengaku tidak menutup diri dalam proses penyidikan kasus pembentangan bendera bintang kejora ini.
Keluarga pelaku pembentangan bendera bisa datang ke Polres
ataupun menghadirkan pengacara. "Kalau di dalam tahanan ada
anggota saya yang kasar terhadap pelaku laporkan ke saya
dan saya akan tindak karena itu tidak boleh karena tidak
sesuai dengan prosedur,"tuturnya.
Kemudian Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Wilayah Manokwari Abner Arie Aisoki langsung membacakan pernyataan sikap. Antara lain, pertama meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dibubarkan. Kedua, pemerintah inkonsistensi menjalankan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Ketiga, menolak dengan tegas peraturan pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.
Keempat, pemerintah NKRI se-segera mungkin melakukan perundingan bermartabat dengan semua komponen rakyat Papua. Terakhir, pendemo mendesak PBB se-segera intervensi tanah Papua demi kemanusiaan dan memberi referendum bagi bangsa Papua.
Usai membacakan pernyataan sikap langsung diserahkan kepada DPRD yang diterima wakil Ketua II Bons S Rumbruren yang didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.
Massa kemudian bubar secara tertib. Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari Bons S Rumbruren usai menerima aspirasi dari mahasiswa mengaku aspirasi penolakan PP 77 akan segera disampaikan kepada DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat serta MRP.
Selanjutnya aspirasi ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat. "Besok (Hari ini, red) saya sendiri akan menyerahkan aspirasi ini ke DPRD Provinsi, Selasa depan saya akan berangkat ke Jayapura untuk menyerahkan aspirasi ini kepada DPRP dan MRP,"ungkapnya.
Selain menangkap 12 pendemo, polisi juga dalam aksi damai di depan Kantor DPRD Manokwari berhasil menangkap Jack Wanggai juru bicara West Papua National
Autority (WPNA) wilayah II Manokwari yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembentangan bendera bintang kejora, Senin (3/3) lalu di Jalan Pahlawan Sanggeng.
Kuasa hukum Jack Wanggai, Yan Christian Warinussy, SH yang dikonfirmasi via ponselnya mengakui klienya sudah berada di Polres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan di ruang Reskrim. Kini ia sedang mendampingi kliennya untuk
diperiksa.
Kapolres AKBP Drs Yakobus Marjuki yang dikonfirmasi Manokwari Pos (Grup Cenderawasih Pos) usai demo mengatakan Juru bicara WPNA Jack Wanggai telah memenuhi unsure-unsur untuk ditangkap.
Hal tersebut sesuai dengan keterangan tersangka FK yang ditangkap saat demo yang lalu. Dalam keterangannya, FK mengaku sebelum demo yang membentangan bendera bintang kejora ada pertemuan dengan Jack Wanggai. "Untuk
penangkapan Jack sudah memenuhi unsur,"jelas Kapolres.(sr)

Empat Kabupaten Baru, Diperkirakan Tuntas April

JAYAPURA-Meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto telah meminta DPR dan pemerintah daerah melakukan moratorium (penundaan) pemekaran daerah hingga usai Pilpres 2009, namun proses pemekaran daerah di Papua, masih saja jalan.

Setelah 6 kabupaten Baru diundangkan tahun 2007 lalu, kini giliran 4 kabupaten di wilayah Tanah Papua bakal segera mekar menjadi kabupaten lagi. hal itu seasuai dengan Surat DPR-RI Nomor LG.01/9580/DPR-RI/2007 tentang usul DPR-RI mengenai 14 RUU pembentukan kabupaten/kota dan RUU tentang pembentukan Provinsi Tapanuli tanggal 10 Desember 2007.
Deputy Direktur Pengembangan dan Pengkajian Depdagri Drs Saur Panjaitan, MM kepada Cenderawasih Pos di Enarotali mengungkapkan bahwasanya sekarang ini Depdagri dan DPR-RI tengah memproses pemekaran empat kabupaten baru di Papua. "Kita memang sedang memproses empat kabupaten yang akan dimekarkan di Papua," ungkapnya.
Kabupaten tersebut masing-masing adalah Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua, Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, Kabupaten Maibrat di Papua Barat dan Kabupaten Tambrauw di Papua Barat.

Kata dia, draft pemekaran kabupaten tersebut bersama 11 daerah lainnya telah diproses di DPR-RI dan sekarang telah disampaikan kepada Depdagri untuk dikaji lagi. "Dalam pembahasan ini kita menggunakan PP nomor 78 tahun 2007," katanya.

Lanjut Panjaitan, dalam pembahasan di tingkat Depdagri itu sesuai dengan perintah Amanat Presiden (Ampres) yang dikeluarkan Februari lalu, maka Depdagri sedang memprsiapkan pembahasan lanjutan bersama dengan DPR-RI. Sebab pemerintah menginginkan agar berkas pemekaran 4 kabupaten di Papua bersama 11 pemekaran lainnya di Indonesia itu dapat tuntas dalam bulan April ini juga atau paling tidak dalam tahun 2008 ini mengingat tahun 2009 adalah saatnya Pilpres.
Dan sejauh ini kata Pandjaitan, telah terbentuk panitia kerja di tingkat Depdagri serta legislative dan akan masih terus bekerja sampai saat ini.
"Target yang disampaikan oleh DPR-RI dalam pleno yang digelar tanggal 6 Maret lalu pembahasan semua draft ini, bahkan kalau bisa penetapannya bisa dilakukan dalam bulan April nanti," katanya.
Karena itu kata dia, Depdagri berupaya kerja keras, sehingga penetapan kabupaten tersebut dapat dilaksanakan sebelum pertengahan tahun ini. "Harapan kita juga begitu, kalau bisa secepatnya karena hal ini akan ikut mempengaruhi proses pendataan Pemilu nanti," tandasnya.(ta)